Jum’at, 7 Februari 2025 bertempat di Bale Mediasi Kelurahan Pekat, Lurah Pekat sebagai mediator melakukan mediasi terhadap permasalahan yang melibatkan warga Lingkungan Bukit Tinggi RW.004 dan warga Lingkungan Surya Bhakti RW.008 terkait Tempat Pemakaman Umum (TPU). Dalam kegiatan mediasi ini Lurah Pekat didampingi oleh Seklur, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Linmas dan Perwakilan RT/RW serta tokoh pemuda di masing-masing lingkungan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Fraksi Partai Golkar, Gahtan Hanu Cakita, sekaligus ...

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini disebut mediator. Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat tanpa melalui jalur pengadilan. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan berkeadilan bagi semua pihak yang bersengketa. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Manfaat mediasi antara lain : menghemat waktu dan biaya, memperkuat nilai-nilai lokal, memelihara keharmonisan dan rasa persatuan antar warga, serta meminimalisir dampak ...

PELAMINAN PEKAT "Pelayanan Online Administrasi Kependudukan Kelurahan Pekat" merupakan suatu inovasi pelayanan yg dibuat utk mewujudkan #PekatHEBAT menuju Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban.. Bekerjasama dgn Dinas Dukcapil Kab. Sumbawa, masyarakat Kelurahan Pekat yg ingin mengurus Dokumen Kependudukannya seperti KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, KIA & KTP-EL, sekarang bisa dilakukan di Kantor Lurah tanpa perlu ke Kantor Dinas Dukcapil Kab. Sumbawa..Khusus utk KTP-EL yg bisa dilayani yakni penggantian KTP-EL yg rusak/hilang & perubahan elemen ...

Awal mula SID"Awalnya ada keinginan dari pemerintah Desa Balerante yang berharap pelayanan pemerintah desa bisa seperti pengunjung rumah sakit yang ingin mencari data pasien rawat inap, tinggal ketik nama di komputer, maka data tersebut akan keluar"(Mart Widarto, pengelola Program Lumbung Komunitas)Program ini mulai dibuat dari awal 2006: 1. (2006) komunitas melakukan komunikasi dan diskusi lepas tentang sebuah sistem yang bisa digunakan untuk menyimpan data.2. (2008) Rangkaian FDG dengan pemerintah desa membahas tentang tata kelola pendokumentasian ...

BUPATI SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN SUMBAWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA, Menimbang : a.    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan media yang dapat mendukung Pemerintah Desa dalam mewujudkan sistem informasi yang cepat, tepat dan akurat dalam rangka menyusun perencanaan dan mengalokasikan anggaran sesuai kondisi obyektif desa dan ...